Kode Etik di Lingkungan Kementerian Perhubungan

A. Etika bernegara, meliputi :

  1. Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
  3. Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  4. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945;
  5. Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
  6. Mentaati semua ketentuan peraturan perundangundangan;
  7. Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
  8. Tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program Pemerintah;
  9. Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif; dan
  10. Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

B. Etika berorganisasi, meliputi:

  1. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. Menjaga informasi yang bersifat rahasia;
  3. Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
  4. Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
  5. Menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
  6. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
  7. Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
  8. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
  9. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja;
  10. Menjunjung tinggi institusi dan mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi dan golongan;
  11. Menciptakan suasana kerja yang harmonis dan kondusif dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  12. Menjaga dan memelihara sarana dan prasarana kantor serta menggunakannya untuk kepentingan dinas.

C. Etika bermasyarakat, meliputi:

  1. Mewujudkan pola hidup sederhana;
  2. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
  3. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
  4. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
  5. Berorientasi masyarakat kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat;
  6. Bersikap terbuka dan responsif terhadap kritik, saran, keluhan laporan serta pendapat dari Iingkungan masyarakat;
  7. Berpartisipasi dalam menjaga keamanan lingkungan masyarakat; dan
  8. Saling menghormati dan menjaga kerukunan Iingkungan masyarakat.
  9. Etika terhadap diri sendiri, meliputi:
  10. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
  11. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
  12. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
  13. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
  14. Memiliki daya juang yang tinggi;
  15. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
  16. Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
  17. Berpenampilan sederhana, rapi, sopan dan mengenakan pakaian dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  18. Menjaga dan memelihara barang dan asset milik Negara.

D. Etika sesama ASN, meliputi:

  1. Saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/ kepercayaan, budaya dan adat istiadat yang berlainan;
  2. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama ASN;
  3. Saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
  4. Menghargai perbedaan pendapat;
  5. Menjunjung tinggi harkat dan martabat ASN;
  6. Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama ASN; dan
  7. Berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua ASN dalam memperjuangkan hak-haknya.
  8. Lima Citra Manusia Perhubungan yang juga merupakan signature peraturan ini. Butir-butir Lima Citra Manusia Perhubungan terdiri atas:
  9. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  10. Tanggap terhadap kebutuhan masyarakat akan pelayanan jasa yang tertib, teratur, tepat waktu, bersih dan nyaman;
  11. Tangguh menghadapi tantangan;
  12. Terampil dan berperilaku gesit, ramah, sopan, serta lugas; dan
  13. Bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan jasa perhubungan.

Selengkapnya dapat merujuk pada PM 99 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Pakta Integritas

  1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
  2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  3. Tidak terlibat dalam tindakan asusila, minum minuman keras, penyalahgunaaan narkoba serta perjudian;
  4. Menghindari pertentangan kepentingan (Conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
  5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan dalam melaksanakan tugas terutama kepada sesame pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
  6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas ke Inspektorat Jenderal serta turut mejaga kerahasiaan saksi atas penyelenggaraan peraturan yang dilaporkannya;
  7. Memelihara Lima Citra Manusia Perhubungan, Kode Etik, dan Jiwa Korsa Kementerian Perhubungan;
  8. Bila saya melangggar hal – hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.